http://kata.news


HOME I NUSANTARA I MANCANEGARA I EKBIS I OLAHRAGA I IPTEK I HIBURAN

ads

Revisi RUU KPK, Pengamat Hukum Ini Beberkan Fakta Lemahnya Kepercayaan Masyarakat kepada DPR

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pengamat Hukum, C Suhadi membeberkan alasan mendasar masyarakat harus ngotot menolak revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Antara lain, akan adanya kebijakan SP3 bagi pelaku koruptor, juga akan adanya untuk mengatur ulang kewenangan penyadapan, dan batasan nilai kasus korupsi yang ditangani KPK harus di atas Rp 1 miliar.

"KPK terlebih dahulu melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jadi tidak gegabah langsung mentersangkakan seseorang, kecuali tertangkap tangan," ujar Suhadi dalam keterangan tertulis, Senin (10/9/2019).

Suhadi menjelaskan, kekhususan KPK yang tak bisa melakukan SP3 terhadap suatu kasus dugaan korupsi, karena adanya bukti kuat.

Begitu juga dengan penyadapan, Suhadi memandang hal itu tak perlu diatur lebih jauh. Apalagi sampai membatasi aktivitas penyadapan penyidik KPK, dengan menyerahkan kewenangan itu kepada lembaga lain.

"Tentu akan kacau, kebebasan kerja KPK sudah pasti tidak maksimal, karena ada pihak lain yang mengatur atau cawe-cawe yang selama ini menjadi independensi KPK," tuturnya.

"Nah kalau masih ada SP3 menurut saya itu dagelan DPR, atau mungkin DPR tidak mengerti hukum acara yang sudah diatur sedemikian rupa di sistem kerja KPK," ungkapnya.

Sementara mengenai KPK hanya menangani kasus korupsi di atas Rp 1 miliar, menurut dia gagasan itu juga tak tepat. Pasalnya, terkadang KPK hanya memiliki informasi terbatas, sehingga hanya menjerat pelaku korupsi ratusan juta atau di bawah Rp 1 miliar.

Namun, tak jarang pula dari kasus yang dianggap 'receh' itu, terkait aktivitas korupsi dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar.

"Jadi kalau DPR tidak mengerti bagaimana membuat UU, ya sebaiknya duduk saja di sana sampai akhir masa jabatan," selorohnya.

Karena itu, Suhadi menyarankan apabila alasan perubahan UU KPK dilakukan karena adanya kelompok tertentu diinternal yang menyalahgunakan kekuasaan. Maka, orang-orang tersebut yang diganti, bukan malah merusak KPK.

"Jangan rumahnya yang diganti namun orang-orangnya yang harus dibenahi. Terkait kabar adanya 'polisi Taliban' dan 'polisi India' dalam tubuh KPK, maka untuk membenahinya dukung calon dari KPK, supaya persoalan ini dapat diatasi," paparnya.

(fir/pojoksatu)



Sumber: Pojok Satu

Klik tautan (link) sumber jika konten berita terpotong atau tidak lengkap
loading...